Sekretaris Daerah Kabupaten Toraja Utara, Salvius Pasang, S.P., M.P, menegaskan bahwa peningkatan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di daerah ini membutuhkan langkah sistematis dan kolaboratif untuk dicegah dan ditangani. Hal tersebut disampaikannya saat membuka Sosialisasi Program Desa/Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPA) pada Jumat, 11 Juli 2025, di Aula Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
“Perempuan dan anak adalah kelompok rentan yang membutuhkan perlindungan dan pemenuhan hak secara optimal. Kenaikan jumlah kasus kekerasan harus kita sikapi bersama,” ujarnya.
Berdasarkan data, tercatat 31 kasus kekerasan pada tahun 2023 (9 kasus perempuan, 22 anak), meningkat menjadi 34 kasus di tahun 2024 (8 kasus perempuan, 26 anak). Sekda menekankan perlunya pemahaman menyeluruh dan komitmen bersama hingga ke tingkat desa dan kelurahan.
Sosialisasi ini diselenggarakan oleh Dinas P3AP2KB Kabupaten Toraja Utara, dihadiri langsung oleh Kepala Dinas, dr. Lina Rombe, dengan narasumber Kabid PPPA DP3ADALDUKKB Provinsi Sulawesi Selatan, Meisy Papayungan.
Kegiatan ini bertujuan mendorong penerapan indikator DRPA sebagai instrumen membangun lingkungan yang aman, inklusif, dan berpihak pada hak-hak perempuan dan anak.
Sosialisasi ini fokus pada 10 Indikator Kunci DRPA, yaitu:
- Organisasi perempuan dan anak di tingkat desa
- Data terpilah tentang kondisi perempuan dan anak
- Peraturan desa yang melindungi hak-haknya
- Anggaran desa untuk pemberdayaan dan perlindungan
- Keterwakilan perempuan dalam lembaga desa
- Wirausaha perempuan, terutama kelompok rentan
- Pengasuhan berbasis hak anak
- Bebas kekerasan dan TPPO
- Bebas pekerja anak
- Pencegahan perkawinan anak
Kegiatan ini dihadiri oleh para Camat, Ketua TP PKK kecamatan, Lurah/Lembang, Ketua LPMK/BKM, Ketua BPL, serta perwakilan dari bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender.
Sosialisasi ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan Pemkab Toraja Utara bersama seluruh pemangku kepentingan lintas sektoral dalam mendorong kesadaran dan kebijakan berbasis keadilan gender serta perlindungan anak di tingkat pemerintahan lembang dan kelurahan.
Diskominfo-SP - 2025
